Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro mulai diselenggarakan sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/DIKTI/Kep./1995 tentang Pembentukan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Penyelenggaraan Program Doktor diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendiddikan Nasional Republik Indonesia Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tentang Pemberian Mandat kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan.

Tahun 2010 Program Doktor Ilmu Hukum memiliki peringkat akreditasi “A” berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 008/BAN-PT/Ak-IX/S3/2010, dan kembali meraih predikat akreditasi “A” setelah dilakukan reakreditasi pada tahun 2015 berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor 1161/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2015.